Rona kekecewaan terlihat pada Anggota Panja Perlindungan Anak Komisi VIII DPR RI, saat mereka menggelar pertemuan dengan Pemprov Kepulauan Riau (Kepri) dan jajaran SKPD. Hal tersebut dipicu ketidak hadiran Gubernur maupun Sekretaris Daerah, namun hanya diwakili Plh Asisten III Pemprov Kepri, Misbardi.

“Kami cukup kecewa, sebab para pengambil kebijakan yang seharusnya membahas persoalan yang krusial yakni Gubernur atau Sekda tidak ada,” sergah Bowo Sidik Pangarso, Anggota Panja Perlindungan Anak Komisi VIII DPR RI, di sela-sela acara pertemuan sebelum sesi tanya jawab dibuka.

Politisi Partai Golkar tersebut menilai ketidakhadiran pejabat pengambil keputusan bisa diartikan bahwa Pemprov Kepri masih menganggap masalah perlindungan anak sebagai hal biasa. Padahal faktanya di Kepri kasus-kasus kekerasan terhadap anak cukup tinggi, sehingga membutuhkan anggaran yang memadai untuk melaksanakan berbagai program penanganan maupun pencegahan kasus kekerasan terhadap anak.

“Kami dari Komisi VIII DPR siap mendorong Pemprov Kepri agar  masalah daerah yang berhubungan dengan sosial dan perlindungan anak memperoleh anggaran dari pusat yang memadai,” tukas Bowo meyakinkan.

Hal senada juga diungkapkan Ketua Rombongan Panja Perlindungan Anak Komisi VIII DPR RI, Abdul Fikri Faqih, pihaknya sangat mengharapkan yang bisa meladeni mereka saat pertemuan adalah Pejabat Gubernur atau Sekretaris Daerah. Agar segala sesuatu yang dibicarakan dapat diambil keputusan secara cepat dan tegas, mengingat pertemuan tersebut jarang sekali terjadi.

"Ya, rekan rekan kecewalah, masa Sekda enggak datang," ujar Fikri kepada pers seusai pertemuan bersama Pemprov Kepri yang diwakili oleh Plh Asisten III Pemprov Kepri, Misbardi dan Kepala Badan Perlindungan Perempuan dan Anak Daerah (BP2AD) Kepri, Puji Astuti, Kamis (1/10) di Kepri.

Kendati demikian, kata Fikri, kekecewaan yang ada bukan kepada institusi, melainkan kepada problem yang terjadi di Kepri. Dia mengatakan, kasus kekerasan terhadap anak sangat banyak, namun di Kepri seperti tidak ada kejadian.

"Kecewa lebih kepada problematika disini, sekarang seperti tidak punya problem, seperti tidak punya masalah, padahal Kepri ini menjadi wilayah fokus kami terhadap perlindungan anak," ujar Fikri.

Kedatangan Komisi VIII ke Kepri ini untuk memperjuangkan agar anggaran upaya perlindungan anak daerah dapat tersentuh hingga ke Kepri. Selain itu, Komisi VIII DPR juga sebagai fasilitator membantu Provinsi Kepri mengentaskan permasalahan yang melibatkan anak.

"Makanya perlu kerja sama dan keseriusan pemerintah juga, harus ada kesadaran bahwa ini adalah darurat kekerasan terhadap anak, dan itu harus dilakukan semua elemen, bukan hanya aktifis saja," pungkas Fikir lagi.

Usai pertemuan, malam itu juga rombongan Kunker Panja Perlindungan Anak Komisi VIII DPR RI menyempatkan diri melihat langsung Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) “Engku Puteri” Provinsi Kepri berlokasi di Jl. Raja Haji Fisabilillah Tanjung Pinang, Kepulauan Riau.(oji) Foto: Naefuroji/parle/hr